Rapat Koordinasi SPMB 2026, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim wilayah Tulungagung -Trenggalek.

 Rapat Koordinasi SPMB 2026, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim wilayah Tulungagung -Trenggalek.


Tulungagung,- News Sesadji Post,- Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulungagung–Trenggalek memperkuat komitmen seluruh satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dalam mewujudkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang berintegritas, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi.

Sosialisasi digelar sebagai langkah preventif untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi serta menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh calon peserta didik.

Komitmen tersebut juga ditegaskan melalui kegiatan sosialisasi Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dilaksanakan di SMAN 1 Durenan, Kabupaten Trenggalek, Senin (8/6/2026).

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulungagung–Trenggalek, Dian Pemilu Sari, mengatakan bahwa Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 menjadi pedoman penting dalam memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak mana pun serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon murid.

Selain itu, sekolah juga diwajibkan menjaga keamanan dan kerahasiaan data peserta didik serta memastikan seluruh dokumen yang digunakan dalam proses seleksi terlindungi dengan baik.

Tidak hanya itu, KPK melalui surat edarannya juga menekankan pentingnya pencegahan terhadap segala bentuk gratifikasi, pungutan yang tidak sesuai ketentuan, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik-praktik lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dan kredibilitas proses penerimaan murid baru.

“Melalui SE KPK Nomor 7 Tahun 2026 ini, seluruh kepala sekolah diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan,” ujar Dian.

Dian menambahkan bahwa seluruh tahapan SPMB harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan sekaligus memastikan hak setiap calon murid untuk memperoleh layanan pendidikan yang adil dan berkualitas.

“Seluruh tahapan SPMB harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai regulasi. Hak calon murid untuk memperoleh layanan pendidikan yang adil dan berkualitas harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulungagung–Trenggalek berharap pelaksanaan SPMB Tahun 2026 di seluruh SMA, SMK, dan SLB dapat berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta berintegritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dapat terus meningkat."tutupnya.(Red)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sudah Lama Beroperasi Legalitas Tambang Dipertanyakan

Gambar
 Sudah Lama Beroperasi Legalitas Tambang Dipertanyakan  Tulungagung,-News Sesadji Post, –Telah terjadi aktivitas pertambangan ( Galian C ) diduga tidak memiliki legalitas resmi yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat  Desa Pucangan, kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Jawa Timur,  mesti sudah ada laporan soal kegiatan dan tentang legalitasnya kegiatan tersebut tetap saja berlangsung. Saat tim meminta informasi dari salah satu warga terkait kegiatan penambangan tersebut mendapatkan keterangan yang sangat mengejutkan dimana kegiatan pengerukan tanah di lokasi tersebut berlangsung hampir setiap hari, bahkan aktivitas penambangan kerap berlangsung hingga sore hari. “Penggalian tanah ini dilakukan setiap hari bahkan sampai sore. Sudah berjalan cukup lama tanpa terlihat adanya hambatan,” ujar warga tersebut, Kamis (12/3/2026). Padahal dalam aktivitas penambangan seperti pasir, batu, dan tanah urug demua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 202...
Baca selengkapnya

Skandal Pendidikan Di SMKN 2 Boyolangu, Kepala Sekolah Diduga Tidak Transparan dan Melanggar Aturan.

Gambar
Skandal  Pendidikan Di SMKN 2 Boyolangu, Kepala Sekolah Diduga Tidak Transparan dan Melanggar Aturan.                   Kepala sekolah saat di konfirmasi media Tulungagung,– News Sesadji Post - Skandal pendidikan kembali mengguncang SMKN 2 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung,Kepala Sekolah SMKN 2 Boyolangu dituduh tidak transparan dan melanggar aturan dalam pengelolaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) siswa. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu siswa kurang mampu, malah ditabungkan di Bank Panda milik sekolah. Waktu di komfermasi tentang legalitas jawab an Kepala Sekolah masih mau ngecek. Yang seharusnya di tabung di BRI atau bank milik  pemerintah . Pertanyaan besar muncul: apa motif di balik tindakan ini ? Apakah Kepala Sekolah ingin memanfaatkan dana PIP untuk kepentingan pribadi atau sekolah ? Bantuan PIP adalah program pemerintah untuk membantu siswa kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Pemotongan atau pena...
Baca selengkapnya

Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Dengan PEMKAB Tulungagung Dalam Penyampaian Program PROPEMPERDA dan Pembantukan PANSUS.

Gambar
Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Dengan PEMKAB Tulungagung Dalam Penyampaian Program PROPEMPERDA dan Pembantukan PANSUS. Tulungagung News Sesadji Post – DPRD Tulungagung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menggelar rapat Paripurna, Rapat yang di gelar juga menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026 serta Pembentukan Empat Panitia Kusus atau PANSUS yang di gelar di Graha Wicaksana Gedung DPRD Tulungagung pada Selasa (18/11/2025) siang.  Rapat ini juga mengumumkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 serta pembentukan empat Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas Ranperda, termasuk regulasi vital mengenai madrasah dan pelayanan kesehatan. Adapun agenda pertama Rapat Paripurna adalah penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Bapemperda DPRD memaparkan daftar rancangan regulasi yang akan menjadi prioritas pembahasan pada tahun mendatang. Penyusunan Propemperda tersebut mengedepankan k...
Baca selengkapnya