Resmi Pemkab Tulungagung Melantik 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Resmi Pemkab Tulungagung Melantik 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama


Tulungagung,-News Sesadji Post—  Pemkab Tulungagung melakukan perombakan besar di jajaran pejabat struktural dengan melantik 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ,Kamis (11/12/2025), bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu Wibowo menegaskan bahwa proses pengisian jabatan ini dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik transaksional.

“Pelantikan JPTP ini tidak ada transaksional jual beli jabatan. Yang ada hanyalah tuntutan kerja keras dan komitmen dari saudara semua untuk benar-benar melayani masyarakat di seluruh Kabupaten Tulungagung tanpa terkecuali,” ujarnya.

Inilah Daftar Pejabat yang Dilantik :

1. dr. Zuhrotul Aini, Sp.A, M.Kes – Direktur RSUD dr. Iskak

2. Sudarmaji – Kepala Pelaksana BPBD

3. Sonny Welly Ahmadi – Kepala Dinas Ketahanan Pangan

4. Agus Suswantoro – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

5. Desi Lusiana Wardhani – Kepala Dinas Kesehatan

6.M. Ardian Chandra – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

7. Erwin Novianto – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

8. Lugu Tri Handoko – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

9. Mulyanto – Staf Ahli Bupati

10. Reni Prasetiawati Ika Septiwulan – Kepala Dinas Sosial

11.Robinson Nadeak – Kepala Dinas Perikanan

12. Rahadi Puspita Bintara – Sekretaris DPRD

13. Tri Hariadi – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

14. Hartono – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

15. Esty Purwantik – Inspektur Inspektorat.

Kepala BKPSDM Tulungagung, Suroto, menyampaikan bahwa masih terdapat lima posisi JPT Pratama yang belum terisi, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PMD, Kepala DLH, serta Sekretaris Daerah (Sekda). Menurutnya, beberapa jabatan tersebut masih menunggu regulasi lanjutan dan proses seleksi berikutnya.

Suroto menegaskan bahwa seluruh proses pengisian JPT Pratama di Tulungagung telah mengikuti ketentuan PP 17 Tahun 2020, di mana sistem eselonisasi lama dihapus dan digantikan dengan mekanisme uji kompetensi.
“Dalam JPT Pratama tidak ada istilah demosi. Semua perpindahan berdasarkan uji kompetensi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan kemampuan adaptif seluruh pejabat yang baru dilantik, mengingat dinamika kebutuhan pembangunan daerah semakin kompleks.

“Rotasi dan promosi jabatan ini diharapkan menjadi momentum peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, infrastruktur, perlindungan masyarakat, hingga penguatan tata kelola pemerintahan,” Tutup nya.(Red).


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sudah Lama Beroperasi Legalitas Tambang Dipertanyakan

Gambar
 Sudah Lama Beroperasi Legalitas Tambang Dipertanyakan  Tulungagung,-News Sesadji Post, –Telah terjadi aktivitas pertambangan ( Galian C ) diduga tidak memiliki legalitas resmi yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat  Desa Pucangan, kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Jawa Timur,  mesti sudah ada laporan soal kegiatan dan tentang legalitasnya kegiatan tersebut tetap saja berlangsung. Saat tim meminta informasi dari salah satu warga terkait kegiatan penambangan tersebut mendapatkan keterangan yang sangat mengejutkan dimana kegiatan pengerukan tanah di lokasi tersebut berlangsung hampir setiap hari, bahkan aktivitas penambangan kerap berlangsung hingga sore hari. “Penggalian tanah ini dilakukan setiap hari bahkan sampai sore. Sudah berjalan cukup lama tanpa terlihat adanya hambatan,” ujar warga tersebut, Kamis (12/3/2026). Padahal dalam aktivitas penambangan seperti pasir, batu, dan tanah urug demua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 202...
Baca selengkapnya

Skandal Pendidikan Di SMKN 2 Boyolangu, Kepala Sekolah Diduga Tidak Transparan dan Melanggar Aturan.

Gambar
Skandal  Pendidikan Di SMKN 2 Boyolangu, Kepala Sekolah Diduga Tidak Transparan dan Melanggar Aturan.                   Kepala sekolah saat di konfirmasi media Tulungagung,– News Sesadji Post - Skandal pendidikan kembali mengguncang SMKN 2 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung,Kepala Sekolah SMKN 2 Boyolangu dituduh tidak transparan dan melanggar aturan dalam pengelolaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) siswa. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu siswa kurang mampu, malah ditabungkan di Bank Panda milik sekolah. Waktu di komfermasi tentang legalitas jawab an Kepala Sekolah masih mau ngecek. Yang seharusnya di tabung di BRI atau bank milik  pemerintah . Pertanyaan besar muncul: apa motif di balik tindakan ini ? Apakah Kepala Sekolah ingin memanfaatkan dana PIP untuk kepentingan pribadi atau sekolah ? Bantuan PIP adalah program pemerintah untuk membantu siswa kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Pemotongan atau pena...
Baca selengkapnya

Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Dengan PEMKAB Tulungagung Dalam Penyampaian Program PROPEMPERDA dan Pembantukan PANSUS.

Gambar
Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Dengan PEMKAB Tulungagung Dalam Penyampaian Program PROPEMPERDA dan Pembantukan PANSUS. Tulungagung News Sesadji Post – DPRD Tulungagung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menggelar rapat Paripurna, Rapat yang di gelar juga menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026 serta Pembentukan Empat Panitia Kusus atau PANSUS yang di gelar di Graha Wicaksana Gedung DPRD Tulungagung pada Selasa (18/11/2025) siang.  Rapat ini juga mengumumkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 serta pembentukan empat Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas Ranperda, termasuk regulasi vital mengenai madrasah dan pelayanan kesehatan. Adapun agenda pertama Rapat Paripurna adalah penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Bapemperda DPRD memaparkan daftar rancangan regulasi yang akan menjadi prioritas pembahasan pada tahun mendatang. Penyusunan Propemperda tersebut mengedepankan k...
Baca selengkapnya