DANA DESA WINONG KALIDAWIR SUDAH TERBAGIKAN DENGAN SUKSES.

 DANA DESA WINONG KALIDAWIR SUDAH TERBAGIKAN DENGAN SUKSES.


Tulungagung News Sesadji Post. ..! Desa Winong Kecamatan Kalidawir pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 di balai desa telah menyalurkan BLT Dana Desa kepada 13 orang yang wajib menerima dengan sukses , dana tersebut diterima pada hari tersebut untuk bulan Oktober , Nopember, Desember satu penerima dapat kisaran 900 RB. Untuk tiga bulan. Jadi untuk satu bulanya 300rb RB.



Ditempat terpisah tim sesadji " bertemu dengan warga yang baru menerima dana tersebut terlihat gembira dan mengucap terimakasih kepada  pemerintah desa , yang sudah memberi batuan dan menyalurkan BLT Dana Desa sangat tepat di hari kesulitan ekonomi untuk bisa membantu untuk kehidupan , sekali lagi kami atas nama penerima BLT mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Winong . Ujarnya...!



Di ruang Kades tim juga kompermasi terkait BLT Dana Desa ! Bpk Suteja selaku Kades Winong Kecamatan Kalidawir, membenarkan 13 peserta penerima di akhir tahun 2025. Mudah mudahan di tahun 2026 warganya bisa menerima lagi untuk bisa membantu warganya. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah pusat yang telah mengelontorkan Dana Desa kepada Desa kami .(Red)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sudah Lama Beroperasi Legalitas Tambang Dipertanyakan

Gambar
 Sudah Lama Beroperasi Legalitas Tambang Dipertanyakan  Tulungagung,-News Sesadji Post, –Telah terjadi aktivitas pertambangan ( Galian C ) diduga tidak memiliki legalitas resmi yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat  Desa Pucangan, kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Jawa Timur,  mesti sudah ada laporan soal kegiatan dan tentang legalitasnya kegiatan tersebut tetap saja berlangsung. Saat tim meminta informasi dari salah satu warga terkait kegiatan penambangan tersebut mendapatkan keterangan yang sangat mengejutkan dimana kegiatan pengerukan tanah di lokasi tersebut berlangsung hampir setiap hari, bahkan aktivitas penambangan kerap berlangsung hingga sore hari. “Penggalian tanah ini dilakukan setiap hari bahkan sampai sore. Sudah berjalan cukup lama tanpa terlihat adanya hambatan,” ujar warga tersebut, Kamis (12/3/2026). Padahal dalam aktivitas penambangan seperti pasir, batu, dan tanah urug demua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 202...
Baca selengkapnya

Skandal Pendidikan Di SMKN 2 Boyolangu, Kepala Sekolah Diduga Tidak Transparan dan Melanggar Aturan.

Gambar
Skandal  Pendidikan Di SMKN 2 Boyolangu, Kepala Sekolah Diduga Tidak Transparan dan Melanggar Aturan.                   Kepala sekolah saat di konfirmasi media Tulungagung,– News Sesadji Post - Skandal pendidikan kembali mengguncang SMKN 2 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung,Kepala Sekolah SMKN 2 Boyolangu dituduh tidak transparan dan melanggar aturan dalam pengelolaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) siswa. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu siswa kurang mampu, malah ditabungkan di Bank Panda milik sekolah. Waktu di komfermasi tentang legalitas jawab an Kepala Sekolah masih mau ngecek. Yang seharusnya di tabung di BRI atau bank milik  pemerintah . Pertanyaan besar muncul: apa motif di balik tindakan ini ? Apakah Kepala Sekolah ingin memanfaatkan dana PIP untuk kepentingan pribadi atau sekolah ? Bantuan PIP adalah program pemerintah untuk membantu siswa kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Pemotongan atau pena...
Baca selengkapnya

Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Dengan PEMKAB Tulungagung Dalam Penyampaian Program PROPEMPERDA dan Pembantukan PANSUS.

Gambar
Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Dengan PEMKAB Tulungagung Dalam Penyampaian Program PROPEMPERDA dan Pembantukan PANSUS. Tulungagung News Sesadji Post – DPRD Tulungagung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menggelar rapat Paripurna, Rapat yang di gelar juga menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026 serta Pembentukan Empat Panitia Kusus atau PANSUS yang di gelar di Graha Wicaksana Gedung DPRD Tulungagung pada Selasa (18/11/2025) siang.  Rapat ini juga mengumumkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 serta pembentukan empat Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas Ranperda, termasuk regulasi vital mengenai madrasah dan pelayanan kesehatan. Adapun agenda pertama Rapat Paripurna adalah penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Bapemperda DPRD memaparkan daftar rancangan regulasi yang akan menjadi prioritas pembahasan pada tahun mendatang. Penyusunan Propemperda tersebut mengedepankan k...
Baca selengkapnya