Gelar Rapat Paripurna DPRD Tulungagung,Tentang Penetapan Rencana Kerja,Ranperda dan Propempeda

Gelar Rapat Paripurna DPRD Tulungagung,Tentang Penetapan Rencana Kerja,Ranperda dan Propempeda.

Tulungagung,-News Sesadji Post,-Tulungagung Senin 22-09-2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna di Graha Wicaksana,

Adapun angenda dalam rapat paripurna tersebut penetapan Rencana Kerja DPRD 2026, serta penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026, Serta menetapkan perubahan kedua dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda) 2025.

Dalam rapat Paripurna tersebut turut dihadiri oleh Pimpinan DPRD,seluruh fraksi dan juga Bupati Tulungagung yang telah menghasilkan beberapa keputusan yang strategis.

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu, memaparkan postur APBD 2026 dengan pendapatan Rp2,89 triliun dan belanja Rp3,03 triliun. Selisih Rp150 miliar akan ditutupi melalui pembiayaan daerah.

Meski defisit, Gatut sunu (Bupati ) optimis dengan delapan prioritas pembangunan 2026, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelestarian lingkungan.
“Kami berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat ekonomi daerah melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Samsul Huda, menegaskan bahwa rencana kerja 2026 harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“DPRD tidak boleh melepaskan diri dari denyut kehidupan rakyat,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan Wakil Ketua II DPRD, Ebin Sunaryo (Gerindra), yang menilai rencana kerja merupakan instrumen politik sekaligus tolok ukur akuntabilitas DPRD di mata publik.

Adapun Sedikitnya ada empat rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif yang ditetapkan antara lain


1. Ranperda Taman Pendidikan Al-Qur’an dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (Komisi A) untuk memperkuat kepastian hukum lembaga pendidikan no iuynformal keagamaan.


2. Ranperda Perlindungan Anak (Komisi B), perubahan atas Perda No. 23/2017, yang menekankan jaminan anak tumbuh tanpa diskriminasi dan kekerasan.


3. Ranperda Pelayanan Kesehatan (Komisi C), perubahan atas Perda No. 7/2011, menyesuaikan dengan UU No. 17/2023 atau Omnibus Law Kesehatan.


4. Ranperda Analisis Dampak Lalu Lintas (Komisi D), perubahan atas Perda No. 15/2016, agar setiap pembangunan besar wajib melalui kajian dampak lalu lintas sesuai PP No. 30/2021.
Langkah ini disebut mencerminkan fungsi legislasi DPRD yang mulai lebih proaktif.

Dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain soal transparansi dan perlu pengawasan publik..(red)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sudah Lama Beroperasi Legalitas Tambang Dipertanyakan

Gambar
 Sudah Lama Beroperasi Legalitas Tambang Dipertanyakan  Tulungagung,-News Sesadji Post, –Telah terjadi aktivitas pertambangan ( Galian C ) diduga tidak memiliki legalitas resmi yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat  Desa Pucangan, kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Jawa Timur,  mesti sudah ada laporan soal kegiatan dan tentang legalitasnya kegiatan tersebut tetap saja berlangsung. Saat tim meminta informasi dari salah satu warga terkait kegiatan penambangan tersebut mendapatkan keterangan yang sangat mengejutkan dimana kegiatan pengerukan tanah di lokasi tersebut berlangsung hampir setiap hari, bahkan aktivitas penambangan kerap berlangsung hingga sore hari. “Penggalian tanah ini dilakukan setiap hari bahkan sampai sore. Sudah berjalan cukup lama tanpa terlihat adanya hambatan,” ujar warga tersebut, Kamis (12/3/2026). Padahal dalam aktivitas penambangan seperti pasir, batu, dan tanah urug demua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 202...
Baca selengkapnya

Skandal Pendidikan Di SMKN 2 Boyolangu, Kepala Sekolah Diduga Tidak Transparan dan Melanggar Aturan.

Gambar
Skandal  Pendidikan Di SMKN 2 Boyolangu, Kepala Sekolah Diduga Tidak Transparan dan Melanggar Aturan.                   Kepala sekolah saat di konfirmasi media Tulungagung,– News Sesadji Post - Skandal pendidikan kembali mengguncang SMKN 2 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung,Kepala Sekolah SMKN 2 Boyolangu dituduh tidak transparan dan melanggar aturan dalam pengelolaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) siswa. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu siswa kurang mampu, malah ditabungkan di Bank Panda milik sekolah. Waktu di komfermasi tentang legalitas jawab an Kepala Sekolah masih mau ngecek. Yang seharusnya di tabung di BRI atau bank milik  pemerintah . Pertanyaan besar muncul: apa motif di balik tindakan ini ? Apakah Kepala Sekolah ingin memanfaatkan dana PIP untuk kepentingan pribadi atau sekolah ? Bantuan PIP adalah program pemerintah untuk membantu siswa kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Pemotongan atau pena...
Baca selengkapnya

Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Dengan PEMKAB Tulungagung Dalam Penyampaian Program PROPEMPERDA dan Pembantukan PANSUS.

Gambar
Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Dengan PEMKAB Tulungagung Dalam Penyampaian Program PROPEMPERDA dan Pembantukan PANSUS. Tulungagung News Sesadji Post – DPRD Tulungagung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menggelar rapat Paripurna, Rapat yang di gelar juga menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026 serta Pembentukan Empat Panitia Kusus atau PANSUS yang di gelar di Graha Wicaksana Gedung DPRD Tulungagung pada Selasa (18/11/2025) siang.  Rapat ini juga mengumumkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 serta pembentukan empat Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas Ranperda, termasuk regulasi vital mengenai madrasah dan pelayanan kesehatan. Adapun agenda pertama Rapat Paripurna adalah penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Bapemperda DPRD memaparkan daftar rancangan regulasi yang akan menjadi prioritas pembahasan pada tahun mendatang. Penyusunan Propemperda tersebut mengedepankan k...
Baca selengkapnya