Rapat Paripurna DPRD Tulungagung,Laporan LKPJ Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2024
Rapat Paripurna DPRD Tulungagung,Laporan LKPJ Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2024.
TULUNGAGUNG - NEWS SESADJI POST– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menyerahkan sejumlah Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2024. Rabu (23/4/2025).
Laporan rekomendasi yang diserahkan Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, kepada Bupati Gatut Sunu Wibowo, Wakil Bupati Ahmad Baharudin, serta pimpinan DPRD lainnya.
DPRD Tulungagung memberikan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti.
Di sektor pendidikan, dewan merekomendasikan alokasi dana untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan penataan sekolah dengan jumlah siswa minim (regrouping), serta perbaikan pengelolaan dana BOS.
Adapun urusan infrastruktur juga menjadi perhatian serius. DPRD menyoroti kualitas perbaikan jalan yang dinilai kurang maksimal dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Mereka juga mendesak percepatan perbaikan jembatan penghubung di Desa Junjung yang membutuhkan anggaran Rp 7,5 miliar.
Dan di bidang kesehatan, DPRD mengapresiasi perluasan akses layanan kesehatan, namun menyoroti rasio bidan dan jumlah penduduk yang belum ideal. “Satu bidan saat ini melayani 1.026 penduduk, idealnya 500,” ungkap salah satu anggota dewan.
Untuk di bidang kesehatan, DPRD mengapresiasi perluasan akses layanan kesehatan, namun menyoroti rasio bidan dan jumlah penduduk yang belum ideal. “Satu bidan saat ini melayani 1.026 penduduk, idealnya 500,” ungkap Ali Munib. toko modern berjejaring untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perlindungan harga hasil pertanian.
Di sektor sosial dan penanggulangan bencana juga tak luput dari rekomendasi, termasuk mendesak revitalisasi armada pemadam kebakaran dan penambahan pos damkar di wilayah rawan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk menindaklanjuti catatan dari DPRD.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun 2025, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tulungagung.
Marsono (Ketua DPRD) berharap seluruh rekomendasi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kami meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti catatan ini demi peningkatan kinerja dan pelayanan publik,” tutupnya (red).
Komentar
Posting Komentar