PJ Bupati Tulungagung Ikuti Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri Secara Daring

 


PJ Bupati Tulungagung Ikuti Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri Secara Daring


Tulungagung-News Sesadji Post-,Pengendalian Inflasi Daerah mengadakan Rakor yang berlangsung Bersama Kemendagri pada (23/07/ 2024).

Acara ini diikuti oleh Pj Bupati Tulungagung Dr.Ir. Heru Suseno, M.T., Secara daring dari Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Rakor tersebut dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jendral Kemendagri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, dan dihadiri oleh para Menteri/Kepala Negara Pemerintah maupun non Pemerintah, Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia serta segenap undangan lainnya.


Menurut arahan Tomsi Tohir menyampaikan selama 2 tahun kebelakang kita melaksanakan Rakor bersama setiap Minggunya melalui Zoom Meeting di seluruh Indonesia mengenai pengendalian Inflasi dan sudah berhasil dicapai berserta dengan penyelesaiannya sekaligus. Akan tetapi, Pemerintah Pusat maupun Daerah akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian ini untuk kedepannya.


"Guna kita ketahui bersama bahwa pemerintah di daerah masih belum melakukan hal-hal yang baku terhadap pengendalian Inflasi ini. Sebagai contoh perubahan yang signifikan masih banyak terjadi di daerah terhadap kenaikan angka inflasi. Terobosan kreatif yang dilakukan oleh pemerintah di daerah mayoritas belum dapat memberikan perubahan yang signifikan dan tepat sasaran pada penurunan angka inflasi.”

Lanjutnya, Irjen Tomsi Tohir menjelaskan pada Minggu ke 3 bulan Juli ini terdapat 3 macam komoditas yang mengalami kenaikan antara lain : Cabai Rawit di 187 Kabupaten/Kota, Minyak Goreng di 157 Kabupaten/Kota sementara Beras di 116 Kabupaten/Kota.

Rakor dilanjutkan dengan pemaparan dari beberapa kementerian dan lembaga lainnya, yakni Kementerian Perdagangan, Bulog, Badan Pangan Nasional serta lembaga terkait lainnya hingga selesai. (Tim)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sudah Lama Beroperasi Legalitas Tambang Dipertanyakan

Skandal Pendidikan Di SMKN 2 Boyolangu, Kepala Sekolah Diduga Tidak Transparan dan Melanggar Aturan.

Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Dengan PEMKAB Tulungagung Dalam Penyampaian Program PROPEMPERDA dan Pembantukan PANSUS.