Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Anggaran Tahun 2023, 17.688.000.000 Milyar Belum Terperinci ?..

 


Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Anggaran Tahun 2023, 17.688.000.000 Milyar Belum Terperinci ?..


Tulungagung–, News Sesadji Post,-.Berdasarkan Anggaran (APBD) murni tahun 2023 Pendapatan dan Belanja Daerah Senilai Rp.17.688.000.000 Milyar yang di gelontorkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung ke salah satu (TK) yang ada di Tulungagung dan yang disayangkan hingga saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung belum perinci penerimaan anggaran tersebut.

Dari penelusuran Tim di dapat keterangan dari Wiwik selaku kepala sekolah dari salah satu TK di Tulungagung membenarkan bahwa sekolahan tersebut mendapatkan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) namun hanya senilai kurang lebih rp.100 jutaan, dengan total murid sekitar seratusan. tidak ada mas kalau 17 Milyar”, ungkap Wiwik

Lanjut Wiwik, terkait dana ( BOP ) semua laporannya sudah kita laporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung mas”, pungkas Wiwik.

Badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah ( BPKAD ) saat di konfirmasi selepas sholat Jumat 23/24, 

Galih Nuswantoro selaku kepala (BPKAD) mengatakan bahwa dana senilai Rp.17.688.000.000 milyar sudah di gelontorkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung secara full, dan untuk perinciannya Dinas mas yang mengerti datanya”, tutur Galih.

Namun sungguh aneh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung saat di konfirmasi melalui Jumrotin selaku Kabib PAUD dan TK menyampaikan bahwa anggaran tahun 2023 , Rp.17. 688.000.000 belum terperinci untuk bulan Januari”, ungkap singkat Jumrotin.

Yoyok Nugroho selaku (PLH) PKTP perkumpulan komunitas Tulungagung Peduli mengomentari terkait perihal tersebut bahwa, Ada beberapa masalah yg sangat lucu menurut saya..
1. Hibah BOP paud dan TK diterimakan berdasar jumlah siswa disekolah tersebut, berapa riil siswa di TK tsb ?
2. Bagaimana PERBUB nya? karena hibah di APBD bisa jalan berdasar PERBUB, apa kah mungkin dalam pelaksanaan hibah tersebut di PERBUB juga dipecah ?? makanya Dinas harus bisa menunjukkan rincian penerima yang diluar APBD dan perubahan PERBUB nya.
3. Anggaran tahun 2023 pasti dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, kalo sekarang perincian penerima saja belum ada malah menguatkan adanya indikasi Mega korupsi di Dinas tersebut”, pungkas Yoyok.

“Kabid Paud dan TK Dindik mengarahkan pada bendahara Nurpito ketika dihubungi oleh wartawan beliau menjawab melalui pesan singkat WhatsApp, menjawab
untuk APBD murni 2023 diawal januari untuk hibah masih belum di rinci sesuai sk kemendikbudristek”, keterangan pesan singkat Nurpito.(Tim)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sudah Lama Beroperasi Legalitas Tambang Dipertanyakan

Gambar
 Sudah Lama Beroperasi Legalitas Tambang Dipertanyakan  Tulungagung,-News Sesadji Post, –Telah terjadi aktivitas pertambangan ( Galian C ) diduga tidak memiliki legalitas resmi yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat  Desa Pucangan, kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Jawa Timur,  mesti sudah ada laporan soal kegiatan dan tentang legalitasnya kegiatan tersebut tetap saja berlangsung. Saat tim meminta informasi dari salah satu warga terkait kegiatan penambangan tersebut mendapatkan keterangan yang sangat mengejutkan dimana kegiatan pengerukan tanah di lokasi tersebut berlangsung hampir setiap hari, bahkan aktivitas penambangan kerap berlangsung hingga sore hari. “Penggalian tanah ini dilakukan setiap hari bahkan sampai sore. Sudah berjalan cukup lama tanpa terlihat adanya hambatan,” ujar warga tersebut, Kamis (12/3/2026). Padahal dalam aktivitas penambangan seperti pasir, batu, dan tanah urug demua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 202...
Baca selengkapnya

Skandal Pendidikan Di SMKN 2 Boyolangu, Kepala Sekolah Diduga Tidak Transparan dan Melanggar Aturan.

Gambar
Skandal  Pendidikan Di SMKN 2 Boyolangu, Kepala Sekolah Diduga Tidak Transparan dan Melanggar Aturan.                   Kepala sekolah saat di konfirmasi media Tulungagung,– News Sesadji Post - Skandal pendidikan kembali mengguncang SMKN 2 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung,Kepala Sekolah SMKN 2 Boyolangu dituduh tidak transparan dan melanggar aturan dalam pengelolaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) siswa. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu siswa kurang mampu, malah ditabungkan di Bank Panda milik sekolah. Waktu di komfermasi tentang legalitas jawab an Kepala Sekolah masih mau ngecek. Yang seharusnya di tabung di BRI atau bank milik  pemerintah . Pertanyaan besar muncul: apa motif di balik tindakan ini ? Apakah Kepala Sekolah ingin memanfaatkan dana PIP untuk kepentingan pribadi atau sekolah ? Bantuan PIP adalah program pemerintah untuk membantu siswa kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Pemotongan atau pena...
Baca selengkapnya

Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Dengan PEMKAB Tulungagung Dalam Penyampaian Program PROPEMPERDA dan Pembantukan PANSUS.

Gambar
Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Dengan PEMKAB Tulungagung Dalam Penyampaian Program PROPEMPERDA dan Pembantukan PANSUS. Tulungagung News Sesadji Post – DPRD Tulungagung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menggelar rapat Paripurna, Rapat yang di gelar juga menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026 serta Pembentukan Empat Panitia Kusus atau PANSUS yang di gelar di Graha Wicaksana Gedung DPRD Tulungagung pada Selasa (18/11/2025) siang.  Rapat ini juga mengumumkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 serta pembentukan empat Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas Ranperda, termasuk regulasi vital mengenai madrasah dan pelayanan kesehatan. Adapun agenda pertama Rapat Paripurna adalah penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Bapemperda DPRD memaparkan daftar rancangan regulasi yang akan menjadi prioritas pembahasan pada tahun mendatang. Penyusunan Propemperda tersebut mengedepankan k...
Baca selengkapnya